KALTIM – Inewsnet.com: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum merata di seluruh wilayah Kaltim. Ia menilai, implementasi program nasional tersebut masih terfokus di kota-kota besar dan belum sepenuhnya menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Agusriansyah, kondisi itu memperlihatkan masih adanya ketimpangan akses gizi antarwilayah. Padahal, daerah 3T seharusnya menjadi prioritas utama karena masyarakatnya lebih rentan mengalami kekurangan gizi dibandingkan masyarakat perkotaan.
“Kalau dilihat secara logika, daerah-daerah 3T itu lebih banyak yang belum menikmati gizi seimbang dibanding yang ada di kota. Tapi yang terjadi, pemenuhan program ini justru masih dominan di wilayah perkotaan,” ujar Agusriansyah, Jumat (10/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai arah implementasi program MBG belum sepenuhnya tepat sasaran karena kurang memperhatikan indikator output dan outcome sejak awal perencanaan. “Seharusnya penetapan wilayah sasaran diawali dari daerah-daerah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi,” tegasnya.
Selain soal pemerataan, Agusriansyah juga menyoroti keterbatasan infrastruktur pendukung di wilayah pelosok. Banyak sekolah, kata dia, yang tidak memiliki dapur representatif untuk menyiapkan makanan bergizi secara layak. Akibatnya, kualitas makanan kerap menurun, bahkan ditemukan kasus makanan basi atau tidak layak konsumsi.
“Dapur di beberapa sekolah masih pinjam, fasilitasnya minim, sehingga tidak efisien. Harusnya pemerintah bisa melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi lokal, atau kantin sekolah yang sudah memenuhi standar,” sebutnya. “Dengan begitu, perputaran ekonomi lokal juga ikut bergerak,” tambahnya.
Agusriansyah juga menilai variasi menu MBG masih terbatas dan belum menyesuaikan karakteristik daerah. Banyak anak-anak, katanya, merasa bosan karena menu yang monoton dan kandungan gizinya kurang optimal.
“Kita perlu melibatkan ahli gizi daerah agar menu bisa disesuaikan dengan kearifan lokal, misalnya dengan bahan pangan khas seperti ikan dan sayuran yang mudah didapat di wilayah setempat,” bebernya.
Ia menambahkan, tantangan lain yang dihadapi adalah kendala logistik dalam penyaluran bahan pangan ke daerah pelosok. Akses transportasi yang sulit, kondisi cuaca, serta tingginya biaya distribusi membuat rantai pasok tidak efisien. Selain itu, masih minimnya tenaga juru masak, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan belum terbangunnya sistem pengawasan terpadu menjadi persoalan serius.
“Itu semua adalah gambaran nyata yang kami temukan di lapangan. Kalau hal-hal mendasar seperti ini tidak segera dibenahi, program Makan Bergizi Gratis akan sulit mencapai tujuannya, yaitu mencetak generasi emas 2045 yang sehat dan berkualitas,” tegas Agusriansyah.
Dengan berbagai catatan tersebut, Komisi IV DPRD Kaltim mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program MBG — terutama dalam hal pemerataan, pengawasan mutu, serta sinergi dengan potensi lokal di setiap daerah.
Penulis: Farhan
Penyunting: Bagas Prasetyo
