KALTIM — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Senin, 22 Desember 2025. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penataan organisasi perangkat daerah (OPD) guna memperkuat kinerja birokrasi yang lebih adaptif terhadap dinamika dan tantangan pembangunan ke depan.
Prosesi pelantikan digelar secara tertutup di Kantor Gubernur Kaltim. Selama acara berlangsung, awak media tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan. Usai pelantikan, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan penjelasan terkait kebijakan rotasi jabatan dan arah pembenahan birokrasi yang tengah dilakukan.
Menurut Rudy, penataan OPD diperlukan agar birokrasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Ia menekankan pentingnya aparatur yang responsif, profesional, dan memiliki visi jangka panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dan yang paling utama adalah bisa menjawab tantangan hari ini dan tantangan masa depan kita nanti,” ujar Rudy kepada wartawan.
Ia menjelaskan, rotasi jabatan dilakukan karena adanya ketentuan mekanisme kepegawaian, khususnya untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong. Apabila terdapat jabatan yang harus diisi secara definitif dan memenuhi syarat, maka proses seleksi terbuka (selter) wajib dilaksanakan.
“Nanti baik dari internal maupun dari eksternal, bisa masuk ke posisi nanti yang akan dilaksanakan selter,” katanya.
Rudy menambahkan, pelantikan kali ini merupakan tahap awal dari rangkaian rotasi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Kaltim. Tahap lanjutan direncanakan akan dilakukan pada Januari 2026 mendatang.
Ia juga menegaskan bahwa pengisian jabatan strategis tidak dibatasi hanya bagi aparatur asal Kalimantan Timur. Menurutnya, pejabat dari luar daerah pun memiliki peluang yang sama selama memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
“Dari luar yang punya kompetensi. Semuanya bisa masuk,” tandas politisi Partai Golkar tersebut.
Secara pribadi, Rudy mengungkapkan dirinya memiliki kriteria jelas dalam menunjuk pejabat yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan. Kriteria tersebut, kata dia, sederhana namun bersifat fundamental.
“Poin pentingnya pastinya profesional, yang kedua adalah memiliki kompetensi, dan yang ketiga itu eselonnya, jabatannya sudah memenuhi persyaratan. Itu syarat dari saya. Nggak banyak,” pungkasnya.
Adapun sejumlah jabatan strategis yang kini diisi pejabat definitif hasil pelantikan tersebut, yakni:
-
Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si., sebagai Staf Ahli Bidang II Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
-
Muhaimin, S.T., M.T., sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
-
Ir. Hj. Lisa Hasliana, M.Si., sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
-
Fahmi Himawan, S.T., M.T., sebagai Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
-
Buyung Dodi Gunawan, S.T., M.M., sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
-
Joko Istanto, S.P., M.Si., sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
-
Yusliando, S.T., sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Dengan pelantikan ini, Pemprov Kaltim diharapkan dapat memperkuat sinergi antarperangkat daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Penulis: Farhan
Penyunting: Bagas Prasetyo
