Jakarta – Inewsnet.com : Dua presiden serikat pekerja dengan basis massa terbesar di Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polri dalam menindak tegas aksi anarkis yang merugikan masyarakat.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menegaskan komitmennya mendukung Polri dalam menegakkan hukum, khususnya terkait aksi pembakaran fasilitas umum, gedung DPRD, serta sarana publik lainnya.
“Kita harus ingat ada korban jiwa saat pembakaran Gedung DPRD Makassar, juga korban lainnya. Untuk itu, pelaku harus terus diproses hukum,” ujar Andi Gani di Jakarta, Minggu (14/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, Andi Gani meminta agar pengunjuk rasa yang tertangkap namun tidak terlibat dalam aksi perusakan atau pembakaran, dapat mempertimbangkan untuk mendapatkan keadilan restoratif. Ia menegaskan KSPSI akan berada di garis terdepan dalam mempertahankan supremasi sipil sebagai amanah reformasi.
Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menolak keras segala bentuk anarkisme dalam menyampaikan aspirasi.
“Boleh berdemonstrasi, tetapi harus konstitusional, damai, dan anti kekerasan,” tegas Iqbal.
Lebih lanjut, Iqbal menyinggung isu reformasi di tubuh Polri yang tengah ramai diperbincangkan. Menurutnya, langkah perbaikan memang penting dilakukan, namun tidak bisa dijadikan alat untuk menyerang Kapolri atau memiliki agenda tersembunyi yang berpotensi melibatkan kepemimpinan Polri.
“Terlihat ada yang ingin menyerang institusi kepolisian dengan menyerang pemimpinnya. Jika ingin mereformasi kepolisian agar menjadi alat keamanan dan perdamaian yang berwibawa, Kapolri saat ini terbukti sangat setia kepada Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.
Iqbal menambahkan, pada pembekuan yang berlangsung beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto berhasil mengendalikan situasi dengan baik.
“Hal ini membuktikan kinerja TNI-Polri yang sangat sinergi dalam menciptakan perdamaian,” lanjutnya.
Ia juga membantah isu terkait perlunya surat presiden (surpres) untuk mengganti Kapolri.
“Itu sudah ditegaskan tidak benar. Tidak boleh ada agenda tersembunyi. Apalagi isu lanjutan demo buruh, itu hoaks,” jelasnya.
Iqbal memastikan bahwa hingga saat ini buruh masih mempertahankan aksi unjuk rasa. Fokus perjuangan buruh, kata dia, tetap pada isu-isu mendasar, seperti penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, kenaikan upah minimum tahun 2026, serta reformasi kebijakan pajak.
“Pajak pesangon, pajak THR (tunjangan hari raya), dan pajak JHT (jaminan hari tua) harus dihapus. Itu perjuangan buruh yang sebenarnya,” simpulnya.
Penulis: Mila Apriliani
Editor: Bagas Prasetyo
