Jakarta – Inewsnet.com: Di tengah pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai ekspektasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kran likuiditas melalui kebijakan penempatan dana pemerintah di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini diharapkan tidak sekadar mengendap di neraca perbankan, melainkan menimbulkan efek domino bagi perekonomian nasional.
Menggantikan Sri Mulyani Indrawati—yang kerap disebut sebagai penjaga kredibilitas fiskal Indonesia dalam tiga era pemerintahan—Purbaya hadir dengan pendekatan baru.
Pada hari keduanya menjabat, ia mengaku bergaya koboi. “Saya memilih langsung menyentuh jantung intermediasi dengan mengaktifkan dana kas pemerintah yang selama ini diparkir di Bank Indonesia, dan menempatkannya ke bank-bank Himbara,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Purbaya menekankan, keberhasilan kebijakan ini bukan hanya soal kepastian penyaluran kredit yang produktif, tetapi juga menjaga disiplin fiskal serta memperkuat koordinasi fiskal dan moneter untuk stabilitas jangka panjang.
Dalam rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9), Purbaya mengusulkan agar Rp200 triliun dari total Rp425 triliun dana pemerintah dipindahkan dari BI ke lima bank Himbara. “Selama ini sistem keuangan kering karena mesin ekonomi belum bekerja optimal. Dengan pemindahan dana ini, kami berharap biaya dana perbankan turun dan kredit baru lebih mudah mengalir ke sektor riil,” katanya.
Likuiditas Butuh Pengungkit Permintaan
Namun likuiditas tidak bisa bekerja sendirian. Penurunan suku bunga perbankan hanya akan efektif jika permintaan agregat ikut terdorong. Tanpa keyakinan permintaan, perusahaan maupun rumah tangga tetap enggan berutang, sehingga dana kembali mengendap di perbankan.
Karena itu, kebijakan ini perlu disandingkan dengan pengungkit permintaan dari sektor riil. Program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan tiga juta rumah dinilai dapat memberikan efek pengganda berupa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Selain itu, insentif bagi pekerja dan dunia usaha yang terdampak kelesuan ekonomi penting untuk meningkatkan daya beli sekaligus memperkuat agregat permintaan. Pemerintah juga didorong mencari solusi diversifikasi ekspor agar dunia usaha tetap berdaya saing di tengah ketidakpastian global.
Pentingnya Koordinasi Fiskal-Moneter
Meski kebijakan Purbaya dinilai progresif setelah belasan tahun era fiskal konservatif, koordinasi dengan otoritas moneter tetap mutlak. Otoritas fiskal berperan mendorong intermediasi melalui pengelolaan anggaran, sementara Bank Indonesia menjaga inflasi, stabilitas rupiah, dan suku bunga pasar.
Kesepahaman indikator antara BI dan Kementerian Keuangan diperlukan agar kelebihan likuiditas tidak mengganggu stabilitas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menekankan perlunya mitigasi risiko perbankan dalam menyalurkan kredit.
Pengawasan dari Parlemen
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan pentingnya koordinasi Kementerian Keuangan dan BI. “Tujuannya jelas: menjaga inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, dan memastikan kredit benar-benar masuk ke sektor riil,” ujarnya.
Ia menambahkan, penempatan likuiditas tidak sebaiknya hanya di Himbara, melainkan juga pada bank swasta sehat, dengan fokus ke sektor padat karya. DPR menilai pengawasan realisasi penyaluran kredit sangat krusial agar tidak berhenti pada status undisbursed loan.
Pelajaran dari pandemi COVID-19 menunjukkan, banyak negara menggelontorkan likuiditas besar, namun dampaknya ke sektor riil minim. Indonesia tak boleh mengulang hal yang sama. Injeksi likuiditas kali ini harus terikat dengan stimulus nyata bagi sektor riil, bukan sekadar menambah uang beredar.
Risiko dan Uji Ketahanan
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu menyiapkan skenario uji ketahanan (stress test) untuk menghadapi risiko, mulai dari potensi kenaikan kredit macet (NPL), hingga kemungkinan bank menimbun likuiditas saat volatilitas meningkat.
Keberhasilan kebijakan Purbaya, pada akhirnya, akan diukur dari sejauh mana likuiditas mampu menjelma menjadi kapasitas produksi baru, peningkatan pendapatan, dan perputaran transaksi perdagangan. Harapannya, manfaat ekonomi tidak hanya tercatat di neraca, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat—mulai dari pasar tradisional, warung kelontong, hingga pabrik-pabrik.
Penulis: Mila Apriliani
Editor: Bagas Prasetyo
